Jakarta, CNBC Indonesia – Kartu Kredit Indonesia telah diluncurkan. Bank Indonesia mendesain kartu kredit in untuk pemerintah agar lembaga dan institusi negara pindah dari Visa dan Mastercard ke Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono menjelaskan bahwa Kartu Kredit Indonesia tidak mengenakan biaya apapun bagi penggunanya. Data milik pengguna dan pemrosesan data sepenuhnya ada di Indonesia.

“Biaya-biaya yang selama ini di kartu kredit komersial dibebankan pengguna, ini sama sekali enggak ada biaya. Semuanya diproses, pencatatan datanya ada di dalam negeri,” jelasnya.

Dicky menyatakan produk Kartu Kredit Indonesia juga memiliki semua fitur yang dibutuhkan pemerintah, terutama dalam penggunaan anggaran belanja di level kementerian dan lembaga.

Dia menjelaskan jika menggunakan anggaran dengan kartu kredit sudah ada berbagai aturan dari berbagai kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri. Termasuk terkait proses penggunaannya. Kartu kredit ini bisa digunakan untuk berbagai jenis belanja umum. Dengan limit yang sudah diatur sebelumnya.

“Berbagai jenis belanja negara yang umum bisa menggunakan kartu kredit Indonesia. Seperti belanja barang operasional, persediaan, sewa, dan pemeliharaan gedung, Penggunaan lain termasuk perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan mengatur limitnya,” ungkapnya.

Dicky menambahkan bahwa dengan peluncuran kartu kredit pemerintah, BI berharap dapat mendorong anggaran tepat guna dan bisa mendorong produktivitas UMKM.

“Yaitu kita melaunching sebuah kartu kredit pemerintah, yang kita branding dengan nama kartu kredit Indonesia. Ini memfasilitasi bagaimana kita bisa menggunakan anggaran secara tepat guna, berbagai kesempatan mendorong UMKM, dan bisa melakukan semacam governance terjaga”.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar pemerintah RI tidak bergantungnya dengan layanan Visa dan Mastercard demi kepentingan keamanan nasional.

Dia berkaca pada peran Visa dan Mastercard saat ikut terlibat memberikan sanksi terhadap Rusia ketika berkonflik dengan Ukraina. Keduanya menutup layanan di negara itu sehingga masyarakat Rusia tidak bisa menggunakan kartu kreditnya.

“Dan hati-hati, kita ingat sanksi dari AS ke Rusia, Visa dan Mastercard menjadi masalah,” jelas Jokowi.

(dem/dem)

Redaksi, CNBC Indonesia
Source : CNBC Indonesia