Jakarta, CNBC Indonesia – Google tengah menghadapi penyelidikan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Dilaporkan raksasa teknologi itu bersama anak usahanya di Indonesia diduga melakukan penyalahgunaan posisi dominan, penjualan bersyarat, dan praktik diskriminasi pada distribusi aplikasi digital di dalam negeri.

Ini bukan kali pertama Google berhadapan dengan regulator tempat platform tersebut beroperasi. Persoalan monopoli ini juga menjadi masalah di beberapa negara seperti Uni Eropa, Korea Selatan dan Australia.

Berikut beberapa rangkuman CNBC Indonesia soal kasus Google melawan pemerintah karena masalah monopoli pasar dari raksasa teknologi yang berbasis di Mountain View, California, AS.

1. Australia

Pada September tahun lalu, pengawas antimonopoli Australia melarang penggunaan data internet Google untuk dijual sebagai iklan bertarget, dan mengatakan perusahaan itu mendominasi pasar hingga merugikan penerbit, pengiklan, dan konsumen.

Pernyataan tersebut menempatkan Australia bersama Eropa dan Inggris tempat regulator ingin Google menggusur pengiklan saingan mereka dengan menggunakan data yang dikumpulkannya dari pencarian online pengguna, termasuk di Maps dan YouTube, untuk dimanfaatkan dalam iklan tertarget.

“Eropa dan Inggris sedang berkonsultasi tentang undang-undang semacam itu saat ini dan kami akan mencoba menyelaraskan dengan mereka selama tahun depan,” kata Ketua Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) Rod Sims, dikutip dari Reuters.

2. Korea Selatan

Parlemen Korea Selatan telah menyetujui regulasi yang akan menjadikannya negara pertama yang memberlakukan pembatasan kebijakan pembayaran yang memaksa pengembang untuk hanya menggunakan sistem penagihan milik raksasa teknologi seperti Google.

Kebijakan toko aplikasi seperti milik Google biasanya mengharuskan pengembang untuk membayar raksasa teknologi komisi setinggi 30% dari setiap transaksi.

Dengan disetujuinya regulasi tersebut pada Agustus 2021, berarti bahwa pengembang tidak lagi harus membayar komisi kepada operator toko aplikasi besar seperti Google untuk setiap transaksi di dalam aplikasi mereka. Pengembang aplikasi bisa mengarahkan pengguna untuk membayar melalui platform alternatif selain Google.

3. Amerika Serikat

Bahkan di negara asalnya pun Google tetap mendapat kecaman. Baru-baru ini, Departemen Kehakiman AS akan mengajukan gugatan antimonopoli terhadap Google atas dominasinya di pasar periklanan online. Bloomberg News melaporkannya, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Departemen Kehakiman kemungkinan akan menolak kompromi yang ditawarkan oleh Alphabet.

Laporan sebelumnya dari Wall Street Journal menyebutkan bahwa Google telah menawarkan konsesi untuk menghindari potensi gugatan antimonopoli AS, termasuk proposal untuk memisahkan bagian dari bisnisnya yang melelang dan menempatkan iklan di situs web dan aplikasi ke dalam perusahaan terpisah di bawah Alphabet.

4. Uni Eropa

Baru-baru ini Google juga tengah menghadapi gugatan 25 miliar euro di Inggris dan Uni Eropa yang menuduh perusahaan teknologi tersebut melakukan tindakan antipersaingan di pasar periklanan digital.

Perusahaan, yang merupakan pemain kunci di pasar iklan online serta menjadi kekuatan dominan dalam pencarian, dituduh menyalahgunakan kekuatannya di pasar teknologi iklan, yang mengoordinasikan penjualan ruang iklan online antara penerbit dan pengiklan.

“Penerbit, termasuk media berita lokal dan nasional yang memainkan peran penting dalam masyarakat kita, telah lama dirugikan oleh perilaku anti persaingan Google,” kata Damien Geradin, dari firma hukum Belgia Geradin Partners, yang terlibat dalam kasus ini, dikutip dari The Guardian.

Menurutnya sudah saatnya Google memiliki tanggung jawab dan membayar kembali kerusakan yang ditimbulkannya pada industri ini.

Intan Rakhmayanti Dewi, CNBC Indonesia
Source : CNBC Indonesia