Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akhirnya membentuk satgas sebagai tanggapan kebocoran data yang salah satunya dilakukan oleh hacker Bjorka. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Mahfud Md menyatakan alasan dibalik pembentukan tim tersebut.

Dia menuturkan peristiwa kebocoran data tersebut sebagai pengingat membangun sistem yang canggih. Selain itu dalam draf Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) memang dicantumkan untuk membentuk tim keamanan siber.

“Peristiwa ini mengingatkan kita membangun sistem yang canggih,” kata Mahfud dalam konferensi pers Pembentukan Satgas Perlidungan Data, Rabu (14/9/2022).

“Dalam sebulan ke depan akan data pengundangan UU PDP yang sudah disahkan di DPR di tingkat 1. Itu memang memuat arahkan satu tim untuk bekerja keamanan siber”.

Sebelumnya Menteri Johnny Plate juga telah mengatakan pemerintah membentuk tim emergency respon. Tim tersebut terdiri dari BSSN, Kementerian Kominfo, BIN, dan Polri.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menjelaskan jika data yang dibocorkan merupakan data umum dan tidak ada yang bersifat rahasia. Namun dia tak merinci apa yang dimaksud data umum dan data apa saja yang masuk dalam klasifikasi tersebut.

Mahfud hanya memastikan pemerintah akan serius menangani isu kebocoran data. Saat ini juga telah mulai menangani masalah tersebut.

“Publik atau masyarakat harus tenang. Sebenarnya sampai detik ini belum ada rahasia negara yang bocor,” ungkapnya.

Selain itu Mahfud menyebut sudah teridentifikasi gambaran sosok Bjorka. Termasuk gambaran siapa dibaliknya dengan alat pelacak yang dimiliki pemerintah.

Sayang, dia mengatakan belum bisa mengumumkannya kepada publik. “Gambaran pelaku sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri. Tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran-gambaran siapa dan dimana sudah punya alat untuk melacak itu semua,” jelasnya.

Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
Source : CNBC Indonesia